Fatma Siti Ghodijah

PEREKONOMIAN INDONESIA

fatmaaasgh.blogspot.com 3/19/2015 06:10:00 AM 0 Comments

A. Pengertian Perekonomian Indonesia

Pada awal Indonesia berdiri terdapat banyak tokoh yang merumuskan sistem ekonomi yang tepat untuk bangsa Indonesia baik secara kelompok maupun individu. Seperti halnya Sumitro Djojohadikusumo dalam pidatonya di Amerika di tahun 1949 menegaskan bahwa sistem yang dicitakan adalah ekonomi secara campuran namun dalam prosesnya di sepakati suatu bentuk ekonomi yang baru yang dinamakan sebagai Sistem Ekonomi Pancasila di dalamnya terdapat unsur yang penting yang disebut dengan Demokrasi Ekonomi.

Demokrasi ekonomi memiliki ciri-ciri yang positif yang diantaranya merupakan :

Perekonomian yang disusun atas usaha bersama dengan asas kekeluargaan.
Cabang produksi yang memiliki arti penting bagi negara dalam mengusai hajat hidup orang banyak.
Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendakinya serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan banyak orang.
Hak milik seseorang diakui dan pemanfaatannya tidak boleh berbeda dengan kepentingan masyarakat.
Daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya.
Fakir miskin serta anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Perekonomian Indonesia tidak akan mengizinkan adanya Liberalisme yaitu adanya kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan adanya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah dan terjajah dan mengakibatkan jarak yang jauh antara kaya dan miskin.
Etatisme merupakan keikut sertaan pemerintah yang dominan sehingga dapat mematikan motivasi dan kreasi dari masyarakat yang berkembang dan bersaing secara sehat.
Monopoli merupakan suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi yang terlalu dominan sehingga tak memberikan pilihan lain terhadap konsumen untuk tak mengikuti si pemonopoli.

Terdapat faktor yang menyebabkan kegagalan sistem ekonomi Indonesia, antara lain :

Program yang disusun oleh tokoh yang bukan bidangnya, yaitu oleh tokoh politik sehingga terlalu menitik beratkan pada masalah politik bukan masalah ekonomi.
Gagalnya dana negara yang seharusnya untuk kegiatan ekonomi justru di alokasikan untuk kepentingan politik dan perang.
Terdapat kecenderungan pengaruh dengan sistem ekonomi yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di Indonesia.
Akibat dari ditimbulkan sistem etatisme di Indonesia.
Pelaku Ekonomi.

Di dalam ilmu ekonomi mikro kita dikenal tiga pelaku ekonomi, antara lain :

Pemilik faktor produksi
Konsumen
Produsen

Namun di dalam ilmu ekonomi makro ada :

Sektor rumah tangga
Sektor swasta
Sektor pemerintah
Sektor luar negeri

Sehingga dalam perekonomian indonesia dikenal dengan tiga pelaku pokok yaitu:

Koperasi
Sektor Swasta
Sektor pemerintah

Konsep trilogi pembangunan yang masing-masing dalam pelaku memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Koperasi

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 pasal 4 menyatakan bahwa fungsi serta peran koperasi yaitu :

Membangun serta mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi maupun sosial mereka.
Ikut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
Memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan serta ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai acuannya.
Berusaha agar mewujudkan serta mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan hasil usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi.

2. Sektor Swasta

Peran dari sektor swasta dalam perekonomian Indonesia seperti berikut ini.

Membantu meningkatkan produksi masal nasional.
Menciptakan kesempatan serta lapangan kerja baru.
Membantu pemerintah di dalam usaha pemerataan pendapatan.
Membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran.
Menambah sumber devisa untuk pemerintah.
Meningkatkan sumber pendapatan negara dengan melalui pajak.
Membantu pemerintah dalam memakmurkan bangsa.

3. Sektor Pemerintah

Secara umum sektor pemerintah memiliki fungsi :
Mengelola cabang-cabang produksi dalam menguasai hajat hidup orang banyak.
Sebagai pengelola kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara efektif dan efisien.
Sebagai alat pemerintah untuk menunjang kebijaksanaan dalam bidang ekonomi.
Menyediakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat sehingga dapat menyerap tenaga kerja.

4. Ekonomi Indonesia

Indonesia mempunyai ekonomi berbasis pasar yang mana pemerintah memainkan peranan penting. Pemerintah saat ini memiliki lebih dari 164 BUMN serta menetapkan harga beberapa barang pokok yang diantaranya termasuk bahan bakar, beras, dan listrik. Setelah krisis finansial Asia yang dimulai di pertengahan 1997, pemerintah telah menjaga banyak porsi dari aset sektor swasta melalui pengambil alihan pinjaman bank yang tak berjalan dan aset perusahaan melalui suatu proses pen-strukturan hutang.

B. Periodisasi Perekonomian Indonesia Setelah Kemerdekaan

Periodisasi perekonomian Indonesia bisa kita amati setelah masa kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, Indonesia segera melakukan pembenahan, termasuk dengan perekonomiannya. Sistem perekonomian yang sebelumnya diatur dan ditetapkan oleh pemerintah Belanda perlahan diubah oleh pemerintah Indonesia. Setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami perubahan era pemerintahan. Setiap era pemerintahan memiliki periodisasi perekonomian yang berbeda-beda.

Perbedaan periodisasi perekonomian ini terjadi karena pengaruh beberapa bentuk sistem perekonomian yang berlaku di dunia. Masa kepemimpinan juga ikut memberikan pengaruh terhadap periodisasi perekonomian di Indonesia setelah kemerdekaan. Indonesia segera melakukan pembenahan pemerintahan termasuk dengan sistem perekonomian. Selama penjajahan, perekonomian negara dan swasta dikuasai oleh penjajah, sehingga banyak rakyat yang hidup dalam garis kemiskinan.

Masa Orde Lama

Periodisasi perekonomian di Indonesia yang pertama setelah kemerdekaan terjadi pada masa Orde Lama. Orde Lama ini Indonesia dipimpin oleh Soekarno. Pada masa ini, kondisi Indonesia masih belum stabil, terutama dalam bidang perekonomian. Perekonomian pada masa ini kondisi keuangan Indonesia sangatlah buruk. Kondisi keuangan yang buruk ini terjadi disebabkan terjadinya berbagai masalah berikut.

Inflasi yang sangat tinggi terjadi pada masa orde lama yang disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang dengan tidak terkendali.
Pada 1946, panglima Belanda dalam AFNEI memberlakukan uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai oleh sekutu.
Pada bulan Oktober tahun 1946, pemerintah Indonesia mengeluarkan uang kertas yang baru, yaitu Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai pengganti mata uang Jepang. Banyaknya jumlah mata uang di Indonesia ini menyebabkan kenaikan harga yang tidak stabil.
Terjadinya blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda sejak Noveber 1945 yang bertujuan untuk menutup pintu perdagangan luar negeri.
Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kesulitan yang tejadi dalam bidang ekonomi masa itu seperti program pinjaman nasional yang dilakukan oleh menteri keuangan, menembus blokade ekonomi dengan melakukan diplomasi beras ke negara India, melakukan kontak dengan perusahaan swasta di Amerika, sampai menembus blokade Belanda di wilayah Sumatera.

Itulah kondisi perekonomian Indonesia untuk periodisasi masa orde lama yang masih mengalami masa-masa sulit.

Masa Demokrasi Liberal

Periodisasi kedua setelah masa Orde Lama sesudah kemerdekaan adalam masa demokrasi Liberal. Masa ini, periodisasi perekonomian di Indonesia disebut masa liberal karena dalam praktik politik dan ekonominya menggunakan paham pemikiran liberal. Perekonomian Indonesia pada masa ini diserahkan kepada pasar sebagaimana yang terdapat dalam mahzab klasik liberal yang dinyatakan oleh Laissez Faire Laissez Passer. Pada masa ini, pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha yang nonpribumi, khususnya pengusaha dari Cina atau keturunan Cina.

Periodisasi perekonomian pada masa demokrasi liberal ini bukannya memberikan solusi ke arah perbaikan perekonomian di Indonesia setelah kemerdekaan, tetapi malah semakin memburuk. Oleh karena itu, pemerintah segera melakukan tindak antisipasi untuk mengatasi kondisi tersebut dengan cara sebagai berikut.

Diberlakukannya pemotongan nilai mata uang yang terjadi pada tanggal 20 Maret 1950 oleh Gunting Syarifudin untuk mengurangi jumlah mata uang yang beredar.
Membuat program Benteng dalam kabinet Natsir, yaitu sebuah langkah yang ditempuh untuk menumbuhkan wiraswastawan dari kalangan pribumi serta mendorong importir nasional untuk bisa bersaing dengan perusahaan impor dari asing. Namun, di tengah perjalanannya, program ini gagal diimplementasikan karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif.
Pada tanggal 15 Desember 1951, mengubah Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia melalui Undang-Undang No.24 Tahun 1951 yang berfungsi sebagai bank sentral dan sirkulasi.
Terjadinya pembatalan secara sepihak atas hasil yang telah dicapai dalam perjanjian KMB dan salah satunya termasuk dibubarkannya Uni Indonesia Belanda atau negara boneka Belanda.

Masa Demokrasi Terpimpin

Memasuki masa demokrasi terpimpin, sektor perekonomian di Indonesai diatur oleh pemerintah. Hal ini terjadi sebagai akibat dari dikeluarkannya dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959.

Dengan sistem demokrasi terpimpin ini, diharapkan mampu membawa Indonesia pada kemakmuran bersama dalam persamaan sosial, politik, dan ekonomi. Namun, lagi-lagi kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintahan Indonesia pada masa ini belum bisa mengubah kondisi perekonomian Indonesia. Adapun langkah yang ditempuh pemerintah untuk memperbaiki keadaan adalah sebagai berikut.

Devaluasi yang terjadi pada tanggal 25 Agustus 1959, yaitu terjadi penurunan nilai mata uang kertas pecahan Rp500 menjadi Rp50, Rp1000 menjadi Rp10.
Dibentuknya deklarasi ekonomi yang bertujuan untuk mencapai tahap ekonomi sosialis melalui cara demokrasi terpimpin. Namun, yang terjadi adalah stagnansi bagi sistem perekonomian di Indonesia.
Pemerintah tidak melakukan penghematan terhadap pengeluaran-pengeluarannya. Ditambah dengan terjadinya devaluasi nilai mata uang lagi pada tanggal 13 Desember 1965, di mana uang Rp1000 menjadi Rp1.

Orde Baru

Periodisasi selanjutnya setelah masa demokrasi terpimpin adalah masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini, stabilisasi ekonomi dan politik menjadi fokus utama pemerintah. Program pemerintah yang diterapkan berorientasi pada pengendalian inflasi, menyelamatkan keuangan negara, serta melakukan pengamanan terhadap kebutuhan pokok. Pengendalian inflasi ini harus dilakukan mengingat pada awal tahun 1966, tingkat inflasi mencapai 650% per tahun.

Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru ini diarahkan pada pembangunan di segala bidang kehidupan bangsa. Kebijakan ekonomi yang berlaku tercermin dalam 8 jalur pemerataan yang terdiri atas pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kebutuhan pokok, kesempatan kerja, partisipasi wanita, kesempatan memiliki usaha, serta penyebaran pembangunan dan peradilan. Semua kebijakan tersebut dilaksanakan dengan pola pembangunan jangka panjang yang disebut dengan Pelita.

Masa Orde Baru ini kondisi perekonomian Indonesia sebenarnya tidaklah berjalan seperti yang harapkan. Masa Orde Baru diwarnai kondisi di mana kerusakan dan pencemaran sumber-sumber kekayaan alam, perbedaan kentara yang terjadi antardaerah, golongan pekerjaan dan kelompok, dan menumpuknya utang luar negeri. Selain itu, juga marak terjadinya praktik KKN, sehingga tidak adanya keseimbangan antara ekonomi dan sosial politik yang kondusif.

Masa Reformasi

Periodisasi yang terakhir masih berlangsung saat ini adalah masa reformasi. Pada masa ini, terjadi laju inflasi yang stabil, sehingga nilai tukar rupiah juga ikut stabil. Kemudian masa ini juga memperlihatkan kondisi yang positif terhadap perbaikan perekonomian di Indonesia secara keseluruhan, selama tahun 1999 produksi domestik bruto meningkat antara kisaran -2% sampai 0%.

Masa reformasi ini digalakkan program ekonomi rakyat yang diterapkan untuk pengembangan dan pemberdayaan rakyat yang berkelanjutan. Pemerintah membentuk PT Permodalan Nasional Madani yang berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi rakyat yang meliputi jasa pembiayaan dan manajemen, pemberian kredit, mendukung kegiatan koperasi baik usaha kecil maupun menengah.

Referensi :
http://3rdrevision.blogspot.com/2014/02/pengertian-sistem-ekonomi-indonesia.html
http://www.bimbie.com/periodisasi-perekonomian-indonesia.htm
http://www.bimbie.com/tujuan-pembangunan-ekonomi.htm